Ekonomi
Pemilik Lahan dilokasi Pembangunan Dam Mujur Sedang didata Pemkab Loteng
NURANIRAKYAT
LOMBOK TENGAH Tim percepatan pembangunan DAM Mujur yang dibentuk Pemda Lombok Tengah (Loteng)
sudah mulai bekerja untuk merealisasikan harapan rakyat sebagai solusi
mengatasi kekeringan itu, dimana langkah awal yang dilakukan saat ini, tim yang
terbentuk turun melakukan pendataan teradap pemilik lahan yang terkena imbas
terkait pembangunan dam mujur terutama yang di wilayah Desa Kelebuh Kecamatan Praya
Tengah itu.
 |
| AMIR ALI |
Hal
itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Lombok Tengah, Amir Ali. Diakuinya memang selama ini kendala
terbesar yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan pembangunan Dam Mujur
itu, karena memang belum maksimalnya dukungan dari warga, hal itu dibuktikan
dengan masih adanya penolakan atas rencana itu.
“Kendala
memang belum maksimalnya dukungan warga, khususnya di lokasi pembangunan dam
Mujur. Sehingga sampai dengan saat ini pembangunan dam mujur masih
tersendat. Namun kita dari pemerintah akan terus berupaya agar
pembangunan dam mujur ini bisa segera dibangun,”ungkap Amir Ali, kemarin.
Lebih
jauh disampaikan, adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan dam
mujur ini karena beberapa alasan, seperti mengenai harga lahan,
pertanggungjawaban pembayaran lahan hingga tempat relokasi. Selain itu,
adanya kekhawatiran warga mengenai besaran harga lahan, menurutnya sangat tidak
mendasar. Terlebih, bisa jadi jumlah hasil kajian tim aprecial dan larap
justeru lebih besar dari yang diharapkan warga.
“Untuk
itu kami akan melakukan pendataan terhadap pemilik lahan ini agar jelas.
Saya tidak menginginkan ada oknum yang mengaku-ngaku adalah pemilik lahan, dan
kita berharap semua bisa diselesaikan dengan baik agar pembangunan bisa
direalisasikan, ”tambahnya.
Pihaknya
mengaku, sebelumnya juga sudah beberapa tahapan yang sudah di laksanakan
salah satunya LARAP pembangunan dam mujur yang dilakukan oleh PT. Indra
Karya dan yang sudah dilakukan terhadap empat desa. Namun untuk persoalan
hanya di Desa Kelebuh menolak berlangsungnya larap itu. “ Bagaimana bisa
berjalan mulus larapnya, kalau masyarakat menolak untuk pembangunan dam mujur,”tambahnya.
Padahal,
kalau melihat manpaat pembangunan dam mujur ini masyarakat sangat
membutuhkannya. Tapi pada hasil terakhir pelaksanaan sosialisasi hanya
rekomendasi dan relokasi persetujuan yang belum di dapatkan dari masyarakat.
Dan hasil yang ingin di dapatkan dari masyarakat yakni bagaimana
pihak Pemkab memberikan pemahaman dan solusi kepada masyarakat agar rela
untuk membebaskan tanah mereka agar bisa dilaksanakan pembangunan.
“Karena
pada intinya, lahan harus siap terlebih dahulu dalam persiapan pembangunan. Itu
merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat. Jika lahan tidak tersedia
pembangunan juga pasti akan terhambat, tapi kalau masalah lahan sudah tuntas
maka dipastikan juga akan bisa berjalan,”tambahnya.
Lebih
jauh disampaikan jika dilihat daru sisi kesiapan
anggaran dari pemerintah pusat sudah tidak ada
masalah. Tinggal persiapan pembebasan lahan dan relokasi pendudukuk
yang harus dituntaskan. “Sampai dengan saat ini memang kendalanya masih di
lahan. Sehingga menyelesaikan pembebasan lahan milik warga itu,” tambahnya.
Sementara
itu, Asisten II Setda Lombok Tengah, H Nasrun, menyampaikan penyusunan
LARAP dalam persiapan pembangunan Dam Mujur tersebut sudah dilaksanakan
sebanyak dua kali dan dianggarkan oleh APBN dan APBD, hanya saja tidak bisa
berjalan baik dan mulus dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat terkait
tanah dan lahan yang terkena dampak pembangunan tersebut.
“Kita
melihat lahan yang masih terus menjadi polemik yakni lahan di Desa Kelebuh
Kecamatan Praya Tengah. Mesyarakat setempat menolak untuk dilakukan
relokasi, tapi kita berharap kedepan secara perlahan bisa diterima oleh
masyarakat, karena dampaknya sangat baik,”tambahnya
Begitu
juga yang disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Fathul Bahri,
diakuinya bahwa dari Pemkab sendiri jauh sebelumnya sudah berkomitmen untuk
terus memperjuangkan terbangunnya Dam Mujur tersebut, bahkan tim percepatan pembangunan
Dam Mujur sudah terbentuk dan sekarang sudah mulai melaksanakan rapat guna
mempersiapkan semua langkah-langkah yang dibutuhkan guna mewujudkan
terbangunnya bendungan itu.“ Bahkan Kami juga terus menjalin komunikasi dan
koordinasi dengan kementerian PUPR untuk pembangunan dan mujur ini dan memang
permasalahanya ada pada pembebasan lahan ini saja,”tambahnya.(nr04)
Posting Komentar