Lombok Barat
NURANI RAKYAT NEWS. LOMBOK BARAT-NTB. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memberi pendampingan melalui Teleconfrence kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kegiatan itu berlangsung di Ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lobar, Slasa (31/3).
Sekretaris Daerah Lobar, H Baehaqi dalam arahannya mengatakan, kegiatan yang dilakukan adalah, karena adanya penggeseran anggaran terkait dengan virus corona (Covid-19). Beberapa OPD, kata Baehaqi, perlu mendapat asistensi terkait surat edaran Kemendagri. Edaran Kemendari menyatakan, semua dana alokasi khusus (DAK), selain yang ada pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, diarahkan untuk penanganan Covid – 19.
“Dalam hal ini hadir Inspektur, para asisten, Bappeda, BPKAD dan OPD terkait, langsung dengan penanganan Covid 19, sehingga di dalam pelaksanaan ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Baehaqi.
Sementara perwakilan BPKP NTB, Edi Sunardi dalam arahannya menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden tahun 2020, BPKP diberikan amanah untuk melakukan pendampingan mengenai akuntabilitas keuangan dalam rangka penanganan Covid 19. Selanjutnya, jelas Edi, pihaknya sudah bersurat ke Gubernur dan Bupati/Walikota untuk penanganan Covid-19 dengan menghubungi BPKP perwakilan untuk melakukan konsultasi.
“Dalam rangka melakukan pendampingan, sudah dibuat surat edaran Kepala BPKP, isi dari surat earan tersebut, bagaimana fokus-fokus dari akuntabilitas terkait dengan refocusing dan relokasi,” ujarnya.
Menanggapi ini, Kepala Inspektorat Lobar H.Ilham mengatakan, pihaknya sedang membentuk tim untuk melakukan pengawalan dan pembinaan kepada OPD teknis. OPD tersebut sebut Ilham adalah BPBD, dinas sosial, dinas kesehatan yang akan membantu untuk mengawal perencanaan proses dan pertanggungjawabannya.
“Kami mohon kepada BPKP NTB dan kawan-kawan untuk membantu kami dalam hal ini untuk lebih lanjut lagi di lain waktu. Kita akan tetap melalukan hubungan melalui teleconfrence ini,” harap mantan asisten 1 Setkab Lobar ini. (NRNews/007)
BPKP Perwakilan NTB Beri Pendampingan OPD Teknis Di Lombok Barat
 |
| Photo : Suasana teleconference oleh BPKP perwakilan NTB kepada OPD tekhnis di Lombok Barat |
Sekretaris Daerah Lobar, H Baehaqi dalam arahannya mengatakan, kegiatan yang dilakukan adalah, karena adanya penggeseran anggaran terkait dengan virus corona (Covid-19). Beberapa OPD, kata Baehaqi, perlu mendapat asistensi terkait surat edaran Kemendagri. Edaran Kemendari menyatakan, semua dana alokasi khusus (DAK), selain yang ada pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, diarahkan untuk penanganan Covid – 19.
“Dalam hal ini hadir Inspektur, para asisten, Bappeda, BPKAD dan OPD terkait, langsung dengan penanganan Covid 19, sehingga di dalam pelaksanaan ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Baehaqi.
Sementara perwakilan BPKP NTB, Edi Sunardi dalam arahannya menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden tahun 2020, BPKP diberikan amanah untuk melakukan pendampingan mengenai akuntabilitas keuangan dalam rangka penanganan Covid 19. Selanjutnya, jelas Edi, pihaknya sudah bersurat ke Gubernur dan Bupati/Walikota untuk penanganan Covid-19 dengan menghubungi BPKP perwakilan untuk melakukan konsultasi.
“Dalam rangka melakukan pendampingan, sudah dibuat surat edaran Kepala BPKP, isi dari surat earan tersebut, bagaimana fokus-fokus dari akuntabilitas terkait dengan refocusing dan relokasi,” ujarnya.
Menanggapi ini, Kepala Inspektorat Lobar H.Ilham mengatakan, pihaknya sedang membentuk tim untuk melakukan pengawalan dan pembinaan kepada OPD teknis. OPD tersebut sebut Ilham adalah BPBD, dinas sosial, dinas kesehatan yang akan membantu untuk mengawal perencanaan proses dan pertanggungjawabannya.
“Kami mohon kepada BPKP NTB dan kawan-kawan untuk membantu kami dalam hal ini untuk lebih lanjut lagi di lain waktu. Kita akan tetap melalukan hubungan melalui teleconfrence ini,” harap mantan asisten 1 Setkab Lobar ini. (NRNews/007)
Posting Komentar