Lombok Tengah
NURANIRAKYAT NEWS LOMBOK TENGAH-NTB. Tiga unsur lembaga perangkat kerja Pemda Lombok Tengah dipanggil oleh Pansus DPRD pada Senin (13/7) di rapat konsultasi, membuka berbagai informasi lanjutan seputar pelaksanaan kebijakan Bupati Lombok Tengah terkait Covid-19 ini.
Dari Informasi yang dihimpun NRNews Adapun ketiga pejabat Eselon 2 tersebut adalah Kadishub H. Supardan Kenah, Kasat Pol PP. Kepala BPBD Murdi dan kasatpol PP HL. Aknal Afandi. Ketiga di minta untuk menjelaskan gambaran postur anggaran yang di kelola pada Covid-19 dan pelaksanaan kegiatannya.
"Kami mengajukan usulan sebanyak empat kali dengan angka Rp. 1,97 miliar tapi itu tidak untuk Covid saja, BPBD juga menggunakan dana itu untuk penanganan banjir beberapa waktu lalu di 4 kecamatan dan 9 desa," jelas Murdi.
Ketika di tanya tentang kondisi logistik saat ini, Murdi merincikan bahwa BPBD punya stok APD, sembako, handsanitizer, dan peralatan terkait lainnya yang di dapat dari bantuan di luar pemda. Sedangkan tandon air, peralatan kebutuhan rumah tangga, dan lainnya itu bersumber dari pengadaan barang.
"Tapi mengenai kesiapan SDM kami memang kekurangan yang punya klasifikasi khusus kebencanaan, terutama untuk bencana-bencana dengan kasus khusus. Selama ini kami berkoordinasi dengan OPD yang mempunyai SDM dengan keahlian seperti yang dibutuhkan.
Pada kesempatan ini Murdi membantah keterangan Dinas Tenagakerja pada rapat minggu lalu yang mengatakan bahwa Disnaker bukan bagian dari Satlak Gugus Tugas, "itu salah, semua OPD dan perangkat pemerintah lainnya adalah bagian dari Gugus Tugas. Ini sesuai SK Bupati, disitu disebutkan lengkap," tegas Murdi.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Dinas Perhubungan menyampaikan perihal jumlah anggaran terkait yang dikelola terkait pandemi ini sebanyak Rp. 601 juta. Dijelaskan oleh Kadis Supardan, bahwa tugas Dishub berkisar di pintu-pintu masuk arus luar seperti bandara dan pelabuhan.
"Tugas dishub adalah pengawalan, penjemputan pasien, dan tentunya piket 24 jam," papar Supardan.
Selain bandara dan pelabuhan, dishub juga menyiagakan personilnya di RMI dan melakukan patroli-patroli. Walaupun tidak memberi dana makan minum, namun untuk kegiatan itu dishub memberi honor perbulan kepada petugasnya, yaitu 1 juta untuk koordinator, 950 ribu untuk komandan regu, dan 900 ribu per anggotanya, jelas Supardan.
Sedangka Kasat Pol PP, HL Aknal Apandi. Bertugas di operasi keamanan dan pengawasan, honor anggotanya hanya Rp. 250 ribu untuk yang standby di desa-desa, tanpa makan minum. Sedangkan yang piket di kantor kabupaten mendapat makan minum tanpa honor.
"Anggaran makan minum kami memang di pangkas, total Rp.1,5 milir anggaran Pol PP semua untuk refocusing. Anggota yang bertugas di desa-desa sebanyak 299 orang dan yang siaga di kabupaten berjumlah 149 orang," kata Aknal.
Ia menjelaskan dana selama Covid di periode April - Juni ini Rp. 585 juta, semua habis untuk operasional termasuk honor.
Lewat rapat ini, Aknal meminta agar dana di Bulan Desember jangan di pangkas sebab akan ada pilkada sebab tingkat kesiagaan lembaganya pasti tinggi. Ini di bantah oleh pansus bahwa urusan pilkada itu domain pusat. "Harusnya kita berpikir pilkades, ini urusan pemda. Bagaimana kelanjutannya?" cetus Suhaimi.
Pansus mempertanyakan kesiapan pemda untuk melaksanakan pilkades. Termasuk kesigapannya menyesuaikan dengan situasi pandemi.
"Ini penting sambung Suhaimi, pemda jangan berpikir situasi normal. Sampai sekarang kepastiannya saja belum ada, ini pemda seperti masih meraba-raba. Harus di ingat bahwa jumlah TPS untuk pilkades ini lebih diperbanyak agar bisa mencapai hasil yang diinginkan," tandasnya.(*).
Anggaran Cofid 19, Pansus DPRD Dengarkan Penjelasan Tiga Dinas Pemda Loteng
 |
| Photo : Tiga OPD sedang memberikan Penjelasan penggunaan Anggaran Covid 19 di Instansi masing2 |
Dari Informasi yang dihimpun NRNews Adapun ketiga pejabat Eselon 2 tersebut adalah Kadishub H. Supardan Kenah, Kasat Pol PP. Kepala BPBD Murdi dan kasatpol PP HL. Aknal Afandi. Ketiga di minta untuk menjelaskan gambaran postur anggaran yang di kelola pada Covid-19 dan pelaksanaan kegiatannya.
"Kami mengajukan usulan sebanyak empat kali dengan angka Rp. 1,97 miliar tapi itu tidak untuk Covid saja, BPBD juga menggunakan dana itu untuk penanganan banjir beberapa waktu lalu di 4 kecamatan dan 9 desa," jelas Murdi.
Ketika di tanya tentang kondisi logistik saat ini, Murdi merincikan bahwa BPBD punya stok APD, sembako, handsanitizer, dan peralatan terkait lainnya yang di dapat dari bantuan di luar pemda. Sedangkan tandon air, peralatan kebutuhan rumah tangga, dan lainnya itu bersumber dari pengadaan barang.
"Tapi mengenai kesiapan SDM kami memang kekurangan yang punya klasifikasi khusus kebencanaan, terutama untuk bencana-bencana dengan kasus khusus. Selama ini kami berkoordinasi dengan OPD yang mempunyai SDM dengan keahlian seperti yang dibutuhkan.
Pada kesempatan ini Murdi membantah keterangan Dinas Tenagakerja pada rapat minggu lalu yang mengatakan bahwa Disnaker bukan bagian dari Satlak Gugus Tugas, "itu salah, semua OPD dan perangkat pemerintah lainnya adalah bagian dari Gugus Tugas. Ini sesuai SK Bupati, disitu disebutkan lengkap," tegas Murdi.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Dinas Perhubungan menyampaikan perihal jumlah anggaran terkait yang dikelola terkait pandemi ini sebanyak Rp. 601 juta. Dijelaskan oleh Kadis Supardan, bahwa tugas Dishub berkisar di pintu-pintu masuk arus luar seperti bandara dan pelabuhan.
"Tugas dishub adalah pengawalan, penjemputan pasien, dan tentunya piket 24 jam," papar Supardan.
Selain bandara dan pelabuhan, dishub juga menyiagakan personilnya di RMI dan melakukan patroli-patroli. Walaupun tidak memberi dana makan minum, namun untuk kegiatan itu dishub memberi honor perbulan kepada petugasnya, yaitu 1 juta untuk koordinator, 950 ribu untuk komandan regu, dan 900 ribu per anggotanya, jelas Supardan.
Sedangka Kasat Pol PP, HL Aknal Apandi. Bertugas di operasi keamanan dan pengawasan, honor anggotanya hanya Rp. 250 ribu untuk yang standby di desa-desa, tanpa makan minum. Sedangkan yang piket di kantor kabupaten mendapat makan minum tanpa honor.
"Anggaran makan minum kami memang di pangkas, total Rp.1,5 milir anggaran Pol PP semua untuk refocusing. Anggota yang bertugas di desa-desa sebanyak 299 orang dan yang siaga di kabupaten berjumlah 149 orang," kata Aknal.
Ia menjelaskan dana selama Covid di periode April - Juni ini Rp. 585 juta, semua habis untuk operasional termasuk honor.
Lewat rapat ini, Aknal meminta agar dana di Bulan Desember jangan di pangkas sebab akan ada pilkada sebab tingkat kesiagaan lembaganya pasti tinggi. Ini di bantah oleh pansus bahwa urusan pilkada itu domain pusat. "Harusnya kita berpikir pilkades, ini urusan pemda. Bagaimana kelanjutannya?" cetus Suhaimi.
Pansus mempertanyakan kesiapan pemda untuk melaksanakan pilkades. Termasuk kesigapannya menyesuaikan dengan situasi pandemi.
"Ini penting sambung Suhaimi, pemda jangan berpikir situasi normal. Sampai sekarang kepastiannya saja belum ada, ini pemda seperti masih meraba-raba. Harus di ingat bahwa jumlah TPS untuk pilkades ini lebih diperbanyak agar bisa mencapai hasil yang diinginkan," tandasnya.(*).
Posting Komentar