Politik
NURANI RAKYAT. LOMBOK TENGAH.NTB - Para politisi di Gedung Dewan baru yang beralamatkan di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Lombok tengah telah menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahum Anggaran 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019. Sidang dipimpin Wakil Ketua, H. Burhanudin Yusuf didampingi HM. Nasib dan dihadiri Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri, S.Ip, anggota dewan serta unsur Forkopimda di ruang rapat utama, Rabu (24/07) sebelumnya.
Syarifudin selaku Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Golkar, mengatakan,” sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada, perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA) yang ditetapkan sebelumnya. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan SILPA harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
Dikatakannya, target pendapatan daerah yang direncanakan pada perubahan APBD ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2. 119. 426. 646, 00. Meningkatnya target tersebut bersumber dari PAD beserta komponennya yakni penambahan target pajak daerah, penambahan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. “Kami berharap Pemda mengoptimalkan penggunaannya untuk kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan penanganan segera melalui rencana kerja perubahan anggaran di masing-masing SKPD, dengan mengacu pada KUA-PPAS yang telah ditandatangani bersama,” katanya.
Dalam hal ini, ia juga menyampaikan beberapa hal, diantaranya, sudah berapa persen serapan anggaran tahun 2019. Dari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan APBD, faktor manakah yang paling dominan. Hingga keterbatasan sumber pendanaan yang bisa dialokasikan pada perubahan APBD TA 2019 menyebabkan kebutuhan prioritas yang diusulkan OPD untuk mendapatkan tambahan dana dalam perubahan APBD TA 2019 banyak yang tidak terpenuhi. “Kami sangat bersedih ketika prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk diwujudkan belum dapat direalisasikan,” ujarnya.
Sedangkan menurut M.Tauhid selaku Jubir Fraksi Gerindra, ia menyampaikan beberapa masukan dan saran melalui pandangan umum terkait dengan beberapa hal, diantaranya alokasi dana yang telah dianggarakan kembali agar dapat tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kerugian dalam keuangan belanja daerah. Menghimbau agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dalam perubahan APBD TA 2019 dapat terlaksanan dengan baik dan tepat waktu. Pemerintah harus lebih mengutamakan kegiatan dan program yang memiliki manfaat terhadap kepentingan masyarakat. “Perangkat daerah harus mengoptimalkan pencapaian indikator sasaran, outcome dan output yang menjadi target dari seluruh kegiatan dan program yang direncanakan,”jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan usaha-usaha konkrit dalam peningkatan PAD serta pembuatan regulasi terhadap beberapa terribusi. Dengan demikian, alokasi dan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami menyarankan saat penyusunan APBD perubahan TA 2019 agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini, baik secara makro maupun mikro,” terang H.Tauhid.
Dikkesempatan yang sama Jubir Fraksi PKB, Hj. Nurul Adha mengatakan, sebagai bahan pengkajian lebih lanjut, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan penjelasan Pemda terkait dengan materi Ranperda maupun masalah kemasyarakatan lainnya. Seperti, belanja daerah sebagai komponen daerah dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi daerah. “Kmai berharap Pemda melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk kepada stakeholder dan masyarakat,” jelasnya.
Selai itu, ia meminta agar Pemda meningkatkan daya saing yang berhubungan dengan KEK Mandalika, apalagi menjelang adanya motoGP di wilayah tersebut. Kemudian seberapa besar APBD perubahan ini memperhatikan kegiatan dalam rangka meningkatkan skil SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat. “Kami juga mengingatkan dan mengharapkan Pemda untuk terus mengupayakan optimasisasi dan pemberdayaan BUMD. Dengan harapan dapat menambah penerimaah pendapatan daerah,” tegasnya.
Jubir Fraksi Demokrat, Samsul Qomar dalam hal ini menyinggung adanya pengurangan pendapatan pada sumber target retribusi daerah yang bersumber dari tempat rekreasi dan olahraga yang berbanding terbalik. Begitu juga dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan diperlukan peningkatan anggaran dan program pada ekonomi kreatif dan kerakyatan. “Mohon dalam hal ini, kinerja SKPD lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Jubir Fraksi PPP, HM. Mayuki dalam hal ini menyampaikan beberapa catatan diantaranya terkait masalah pertanian yang saat ini sebagian lahan mengalami kekeringan. Kemudian keberadaan pasar modern semakin meresahkan masyarakat, baik itu indomaret dan juga alfmart. “Langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pemda sebelum memberikan ijin mendirikan bangunan,” katanya.
Jubir Fraksi PKS, H. Supli dalam hal ini menyinggung turunnya level RSUD dari C ke D atas akreditasi dari kementerian kesehatan. Oleh karena itu, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi, baik itu terkait bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien. “Dengan anggaran yang besar bukannya lebih ditingkatkan. Tapi hanya menghasilkan penurunan level,” kesalnya.
Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan upaya-upaya yang dilakukan di tingkat DPRD, emngingat hamper setiap tahun dianggarkan melalui APBD. Oleh sebab itu, ia meminta semua instansi terkait melakukan pembenahan terhadap kinerja. “Hal ini harus menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya masalah pelayanan kesehatan. Agar hasilnya bisa kembali memuaskan,” ujarnya.
Fraksi PBB, Isro KM meminta kejelasan terkait langkah-langkah yang dilakukan Pemda dalam melakukan penanganan sampah yang hampir menumpuk di semua sudut kota. Bahkan ia meminta agar Pemda menyiapkan Tempast Pembuangan Sampah (TPS) di masing-masing wilayah di Loteng. Kemudian dari segi keamanan harus lebih ditingkatkan lagi. “Mohon penjelasan dari Pemda terkait permasalah ini,” harapnya.
Jubir Fraksi Nasdem, HL. Arabiah mengatakan, berkurangnya target pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah tentu akan berdampak pada berkurangnya beberapa program SKPD yang diusulkan. Begitu juga dengan maraknya peredaran narkoba di Loteng menjadi isu dan tren negative di tengah masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan dan meresahkan karena dapat mengancam masa depan generasi penerus bangsa. “Mohon dijelaskan langkah-langkah apa yang akan diupayakan Pemda dalam rangka membrantas dan mengantisipasi secara cepat peredaran dan pemakaian narkoba,” paparnya.
Dalam hal ini, masing-masing fraksi yang hadir dalam sidang tersebut menyetujui nota keuangan dan Ranperda perubahan APBD TA 2019 untuk dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang telah ditentukan agar semuanya cepat terlaksana lebih baik lagi.(*)
Perwakilan Masing Masing Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD TA 2019
 |
| Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum nota keuangan dan Ranperda APBD tahun Anggaran 2019 |
NURANI RAKYAT. LOMBOK TENGAH.NTB - Para politisi di Gedung Dewan baru yang beralamatkan di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Lombok tengah telah menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahum Anggaran 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019. Sidang dipimpin Wakil Ketua, H. Burhanudin Yusuf didampingi HM. Nasib dan dihadiri Wakil Bupati Loteng, HL. Pathul Bahri, S.Ip, anggota dewan serta unsur Forkopimda di ruang rapat utama, Rabu (24/07) sebelumnya.
Dikatakannya, target pendapatan daerah yang direncanakan pada perubahan APBD ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2. 119. 426. 646, 00. Meningkatnya target tersebut bersumber dari PAD beserta komponennya yakni penambahan target pajak daerah, penambahan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. “Kami berharap Pemda mengoptimalkan penggunaannya untuk kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan penanganan segera melalui rencana kerja perubahan anggaran di masing-masing SKPD, dengan mengacu pada KUA-PPAS yang telah ditandatangani bersama,” katanya.
Sedangkan menurut M.Tauhid selaku Jubir Fraksi Gerindra, ia menyampaikan beberapa masukan dan saran melalui pandangan umum terkait dengan beberapa hal, diantaranya alokasi dana yang telah dianggarakan kembali agar dapat tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kerugian dalam keuangan belanja daerah. Menghimbau agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dalam perubahan APBD TA 2019 dapat terlaksanan dengan baik dan tepat waktu. Pemerintah harus lebih mengutamakan kegiatan dan program yang memiliki manfaat terhadap kepentingan masyarakat. “Perangkat daerah harus mengoptimalkan pencapaian indikator sasaran, outcome dan output yang menjadi target dari seluruh kegiatan dan program yang direncanakan,”jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan usaha-usaha konkrit dalam peningkatan PAD serta pembuatan regulasi terhadap beberapa terribusi. Dengan demikian, alokasi dan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami menyarankan saat penyusunan APBD perubahan TA 2019 agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini, baik secara makro maupun mikro,” terang H.Tauhid.
Dikkesempatan yang sama Jubir Fraksi PKB, Hj. Nurul Adha mengatakan, sebagai bahan pengkajian lebih lanjut, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan penjelasan Pemda terkait dengan materi Ranperda maupun masalah kemasyarakatan lainnya. Seperti, belanja daerah sebagai komponen daerah dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi daerah. “Kmai berharap Pemda melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk kepada stakeholder dan masyarakat,” jelasnya.
Selai itu, ia meminta agar Pemda meningkatkan daya saing yang berhubungan dengan KEK Mandalika, apalagi menjelang adanya motoGP di wilayah tersebut. Kemudian seberapa besar APBD perubahan ini memperhatikan kegiatan dalam rangka meningkatkan skil SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat. “Kami juga mengingatkan dan mengharapkan Pemda untuk terus mengupayakan optimasisasi dan pemberdayaan BUMD. Dengan harapan dapat menambah penerimaah pendapatan daerah,” tegasnya.
Jubir Fraksi Demokrat, Samsul Qomar dalam hal ini menyinggung adanya pengurangan pendapatan pada sumber target retribusi daerah yang bersumber dari tempat rekreasi dan olahraga yang berbanding terbalik. Begitu juga dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan diperlukan peningkatan anggaran dan program pada ekonomi kreatif dan kerakyatan. “Mohon dalam hal ini, kinerja SKPD lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Jubir Fraksi PPP, HM. Mayuki dalam hal ini menyampaikan beberapa catatan diantaranya terkait masalah pertanian yang saat ini sebagian lahan mengalami kekeringan. Kemudian keberadaan pasar modern semakin meresahkan masyarakat, baik itu indomaret dan juga alfmart. “Langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pemda sebelum memberikan ijin mendirikan bangunan,” katanya.
Jubir Fraksi PKS, H. Supli dalam hal ini menyinggung turunnya level RSUD dari C ke D atas akreditasi dari kementerian kesehatan. Oleh karena itu, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi, baik itu terkait bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien. “Dengan anggaran yang besar bukannya lebih ditingkatkan. Tapi hanya menghasilkan penurunan level,” kesalnya.
Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan upaya-upaya yang dilakukan di tingkat DPRD, emngingat hamper setiap tahun dianggarkan melalui APBD. Oleh sebab itu, ia meminta semua instansi terkait melakukan pembenahan terhadap kinerja. “Hal ini harus menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya masalah pelayanan kesehatan. Agar hasilnya bisa kembali memuaskan,” ujarnya.
Fraksi PBB, Isro KM meminta kejelasan terkait langkah-langkah yang dilakukan Pemda dalam melakukan penanganan sampah yang hampir menumpuk di semua sudut kota. Bahkan ia meminta agar Pemda menyiapkan Tempast Pembuangan Sampah (TPS) di masing-masing wilayah di Loteng. Kemudian dari segi keamanan harus lebih ditingkatkan lagi. “Mohon penjelasan dari Pemda terkait permasalah ini,” harapnya.
Jubir Fraksi Nasdem, HL. Arabiah mengatakan, berkurangnya target pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah tentu akan berdampak pada berkurangnya beberapa program SKPD yang diusulkan. Begitu juga dengan maraknya peredaran narkoba di Loteng menjadi isu dan tren negative di tengah masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan dan meresahkan karena dapat mengancam masa depan generasi penerus bangsa. “Mohon dijelaskan langkah-langkah apa yang akan diupayakan Pemda dalam rangka membrantas dan mengantisipasi secara cepat peredaran dan pemakaian narkoba,” paparnya.
Dalam hal ini, masing-masing fraksi yang hadir dalam sidang tersebut menyetujui nota keuangan dan Ranperda perubahan APBD TA 2019 untuk dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang telah ditentukan agar semuanya cepat terlaksana lebih baik lagi.(*)
Posting Komentar