Headline
NURANIRAKYAT NEWS LOMBOK TENGAH-NTB. Acara Pencanangan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi 2019 yang digelar di Arena Bazaar KEK Kuta Mandalika pada hari Rabu 21/8/2019 dengan tema “Jaga Bijejari” yang diadakan oleh Pemda Loteng dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB didukung Kementrian Pusat berlangsung meriah. Pada acara tersebut dihadiri Nahar SH, M,Si Deputi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Yosi Diana Perwakilan dari Bapenas Pusat. Perwakilan dari Kemenpar RI, HM. Suhaili FT SH Bupati Lombok Tengah, PT
ITDC, Ketua DPRD Loteng, Kapolres, Dandim Loteng beserta jajaran Forkopinda, HL.Putria S.Pd M.Pd
Kadisparbud, ketua Dharma Wanita Loteng, Organisasi/Forum Anak Loteng Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ,tokoh adat, puluhan Kepala Desa. Dalam sambutannya menurut Kadis P3A/P2KB Drs.H. Miliardi Yunus, Mengulas tentang pariwisata dari data yang kami terima diketahui rata rata wisatawan asing yang datang ke Indonesia menghabiskan uang rata rata 1100 hingga 1200 Dollar $ setiap kunjungannya, sehingga sekarang ini sektor pariwisata menyumbang sekitar 4 % dari perekonomian indonesia bahkan Pemerintah ingin meningkatkan angka tersebut menjadi dua kali lipat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
Salah satu yang dilakukan Pemerintah
adalah pembebasan visa bagi wisatawan asing beberapa negara yang ingin
berkunjung ke indonesia ditempat wisata potensi ekploitasi anak sangat besar mengingat mudahnya wisatawan yang berkunjung, salah satunya adalah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dan pulau Lombok khususnya. Banyak dari mereka yang tidak hanya datang berlibur dan untuk melakukan bisnis akan tetapi juga memiliki motif lain, salah satunya adalah mengekploitasi anak,”kata Miliardi. Para pelaku seksual anak tidak hanya wisatawan asing namun juga wisatawan lokal. Oleh karena itu semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka semakin besar pula potensi yang akan terjadi. Diketahui pada tahun 2018 terjadi 80 kasus prostitusi anak, 75 kasus ekploitasi anak pekerja anak kemudian 57 kasus seksual komersial. Dari data tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak. Kasus ekploitasi anak marak dilakukan terutama di Propinsi NTB oleh karena itu kita berkomitmen untuk melakukan pencanangan wisata perdesaan bebas eksploitasi anak,”jelas Miliardi.
Sedangkan menurut Nahar SH M.Si Deputi Bidang Perlindungan Anak/Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kementrian RI. Kita harus bebaskan anak dari ekploitasi dan tadi seperti yang dilaporkan pak Kadis bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika daerah kita menjadi daerah tujuan wisata,” terangnya. Dikatakannya, beberapa diantaranya adalah kalau mempertimbangkan faktor ekonomi kita berharap dapat nilai plusnya hingga peningkatan perekonomian mengalami kenaikan dan berharap kesejahteraan masyarakat juga ikut naik. Itu dari sisi ekonomi tapi jika ada peluang pekerjaan dan dampak lain juga harus diperhatikan apalagi akan semakin banyak wisatawan yang datang itu bukan disebabkan oleh sektor ekonomi saja tapi bisa juga disektor sosial harus disiapkan agar masyarakat Lombok Tengah tidak kaget menghadapi kendala yang ada lalu kemudian budaya yang sudah baik di Lombok Tengah tidak terpolarisasi berubah menjadi bukan budaya.
Kita ingin pariwisata maju budaya dan kearifan lokal tetap terjaga di Lombok Tengah dengan sebaik baiknya. Kita tahu devisa yang dihasilkan di Lombok Tengah ini 20 % menjadi kontribusi untuk pembangunan dinegara ini tetapi ketika yang 20 % itu dampak yang lain tidak diperhatikan maka tidak akan ada artinya, oleh karena itu seperti yang disebutkan ditengah tengah kita masih ada anak menjadi pedagang asongan maka semua itu tidak akan ada artinya, jadi kalau bisa tidak ada lagi ada penyebutan pedagang asongan apalagi pedagang asongan itu usianya dibawah 18 tahun, Karena anak anak belum boleh bekerja kalau mereka dipekerjakan, itu bukan lagi persoalan dapat uang atau tidak tapi itu nanti akan berurusan dengan polres karena sudah bersentuhan langsung dengan hukum,”tegas Deputi. Selain itu dikatakan Nahar SH. Sebelum itu terjadi maka hari ini kita harus sepakat untuk segera mencanangkan program wisata perdesaan yang ramah anak dan bebas ekploitasi. Kita semua bertanggung jawab melindungi anak anak dari berbagai persoalan yang membuat mereka tidak punya masa depan.
Oleh karena itu kami mohon pak Bupati dan jajarannya agar bisa bersinergi, kami dari pusat tetap berupaya bahu membahu untuk memajukan pengembangan pariwisata di KEK Mandalika ini dengan melibatkan 32 desa wisata penyangga disekitarnya guna mewujudkan wisata perdesaan ramah anak bebas ekploitasi,”tegasnya.
Sedangkan menurut Camat Pujut Lalu Sungkul ia mengakui kalau eksploitasi anak yang ada di Kuta tidak dipungkiri memang ada tapi eksploitasi yang dimaksud adalah eksploitasi seksual anak, yaitu tentang kawin lari kalau sudah dibawa lari ya harus dinikahkan karena ini terbentur dengan adat dan norma norma yang sudah menjadi tradisi dikawasan Pujut ini, namun beberapa kali saya temui Kepala Desa dan para pendidik untuk bagaimana menyikapi bila ada anak yang kawin lari dibawah umur bagaiman kita pisahkan namun supaya jangan sampai berbenturan dengan norma norma sosial. Yang kedua adalah ekploitasi ekonomi, dengan adanya ITDC yang mengembangkan program dibidang pemberdayaan yang alhamdulilah hari ini juga mendapat perhatian dari pusat yaitu dari Kementrian Perlindungan Anak yang tidak hanya mencanangkan tapi juga ada aksi untuk menindaklanjuti program ini, sehingga anak anak tidak lagi tereksploitasi dibidang ekonomi.
Selain itu ada terminologi yang muncul diistilahkan dengan nama anak pantai, nah anak pantai inilah yang mungkin dimaknai eksploitasi, contoh rambut mereka diwarnai merah misalnya jadi makna anak pantai inilah yang tidak dinilai ramah anak. Jadi inilah situasi terkini di Kecamatan Pujut ini Alhamdulilah dengan adanya pengembangan pariwisata pedesaan ramah anak bebas ekploitasi ini mudah mudahan dari pembekalan pelatihan pelatihan kedepan akan dibina langsung dari kementrian bagi masyarakat kami di Kecamatan Pujut ini,”kata Lalu Sungkul. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pidato Bupati yang bertemakan KEK Kuta Mandalika harus bebas dari eksploitasi anak anak usia sekolah dan tidak boleh ada lagi pedagang asongan dibawah usia. Lalu acara dirangkai Pencanangan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi 2019 dibuka Bupati Lombok Tengah dengan Memukul Gong sebanyak 5 kali dirangkai dengan penandatanganan komitmen 30 Kepala Desa.(nr04)
Bupati Buka Pencanangan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi 2019 di KEK Kuta Mandalika
 |
| Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT SH MM Membuka Pencanangan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi dengan tema " JAGA BIJEJARI" di KEK Kuta Mandalika 2019 |
NURANIRAKYAT NEWS LOMBOK TENGAH-NTB. Acara Pencanangan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi 2019 yang digelar di Arena Bazaar KEK Kuta Mandalika pada hari Rabu 21/8/2019 dengan tema “Jaga Bijejari” yang diadakan oleh Pemda Loteng dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB didukung Kementrian Pusat berlangsung meriah. Pada acara tersebut dihadiri Nahar SH, M,Si Deputi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Yosi Diana Perwakilan dari Bapenas Pusat. Perwakilan dari Kemenpar RI, HM. Suhaili FT SH Bupati Lombok Tengah, PT
ITDC, Ketua DPRD Loteng, Kapolres, Dandim Loteng beserta jajaran Forkopinda, HL.Putria S.Pd M.Pd
Salah satu yang dilakukan Pemerintah
Oleh karena itu kami mohon pak Bupati dan jajarannya agar bisa bersinergi, kami dari pusat tetap berupaya bahu membahu untuk memajukan pengembangan pariwisata di KEK Mandalika ini dengan melibatkan 32 desa wisata penyangga disekitarnya guna mewujudkan wisata perdesaan ramah anak bebas ekploitasi,”tegasnya.
Sedangkan menurut Camat Pujut Lalu Sungkul ia mengakui kalau eksploitasi anak yang ada di Kuta tidak dipungkiri memang ada tapi eksploitasi yang dimaksud adalah eksploitasi seksual anak, yaitu tentang kawin lari kalau sudah dibawa lari ya harus dinikahkan karena ini terbentur dengan adat dan norma norma yang sudah menjadi tradisi dikawasan Pujut ini, namun beberapa kali saya temui Kepala Desa dan para pendidik untuk bagaimana menyikapi bila ada anak yang kawin lari dibawah umur bagaiman kita pisahkan namun supaya jangan sampai berbenturan dengan norma norma sosial. Yang kedua adalah ekploitasi ekonomi, dengan adanya ITDC yang mengembangkan program dibidang pemberdayaan yang alhamdulilah hari ini juga mendapat perhatian dari pusat yaitu dari Kementrian Perlindungan Anak yang tidak hanya mencanangkan tapi juga ada aksi untuk menindaklanjuti program ini, sehingga anak anak tidak lagi tereksploitasi dibidang ekonomi.
Selain itu ada terminologi yang muncul diistilahkan dengan nama anak pantai, nah anak pantai inilah yang mungkin dimaknai eksploitasi, contoh rambut mereka diwarnai merah misalnya jadi makna anak pantai inilah yang tidak dinilai ramah anak. Jadi inilah situasi terkini di Kecamatan Pujut ini Alhamdulilah dengan adanya pengembangan pariwisata pedesaan ramah anak bebas ekploitasi ini mudah mudahan dari pembekalan pelatihan pelatihan kedepan akan dibina langsung dari kementrian bagi masyarakat kami di Kecamatan Pujut ini,”kata Lalu Sungkul. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pidato Bupati yang bertemakan KEK Kuta Mandalika harus bebas dari eksploitasi anak anak usia sekolah dan tidak boleh ada lagi pedagang asongan dibawah usia. Lalu acara dirangkai Pencanangan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi 2019 dibuka Bupati Lombok Tengah dengan Memukul Gong sebanyak 5 kali dirangkai dengan penandatanganan komitmen 30 Kepala Desa.(nr04)
Posting Komentar