Kriminal dan Hukum
NURANIRAKYAT NEWS. LOMBOK TENGAH-NTB. Pemerintah Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Propinsi NTB di hempas isu tidak sedap.
Nurahim S.Pd selaku Kepala Desa beserta Bendahara desa bernama Nuripandi alias Irpan diduga melakukan penyalahgunaan atau KKN Dana Desa tahun anggaran 2019 untuk pengerjaan berbagai kegiatan desa. Nuripandi juga disorot menjadi bendahara desa untuk memperkaya diri. rumah, harta bendanya hingga mobil Jazz miliknya tak luput disorot masyarakat. Dari informasi yang dihimpun wartawan dari sejumlah masyarakat desa Kelebuh menyebutkan,”Kades beserta bendaharanya mengerjakan kegiatan infrastruktur seperti rabat, jaringan drainase desa dan lainnya, anggarannya diduga tidak sesuai RAB. Menurut masyarakat setempat berinisial AT mengatakan Pengerjaan beberapa proyek fisik rawan dimainkan, hal itu bisa ditelusuri dengan kegiatan yang dikerjakan Pemdes Kelebuh diberbagai Dusun, misalnya pada proyek drainase yang merupakan proyek aspirasi dari salah seorang anggota dewan yang kemudian dilanjutkan pengerjaannya oleh Pemerintah Desa sekitar 315 meter.
Proyek itu dinilai rawan penyimpangan seperti volume dan kualitas pekerjaan. Proyek tersebut belum berumur satu tahun sudah mengalami kerusakan. Selain itu pada pengerjaan rumah tidak layak huni yang dianggarkan oleh Pemdes Kelebuh itu juga diduga di Korupsi. Dari pengakuan salah seorang warga sedianya dana yang harus diberikan sejumlah 12 juta, namun mereka terima ada yang 8 juta hingga 7 juta perorang. 4 sampai dengan 5 juta dipotong dengan alasan untuk pajak dan lain sebagainya.
Selain itu dugaan rekayasa pelaporan kegiatan yang diduga fiktif hingga biaya baliho ADD berbiaya ratusan ribu bahkan menggunakan kayu bekas tapi dalam penganggaran ditulis 2 jutaan hingga anggaran untuk perayaan 17 Agustus juga diduga ada yang dikorupsi. Belum lagi anggaran untuk bikin Gapura dan dan masih banyak lagi contoh lainnya,”kata sumber terpercaya. Kami tetap akan mempersoalkan dugaan Korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum oknum yang saat ini masih bergentayangan di Pemdes Kelebuh," tambah mereka.
Terkait dengan hal itu Nurahim S.Pd selaku kepala Desa kelebuh ketika dikonfirmasi wartawan baru baru ini, mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan ia menyangkal semua itu dan intinya saya tidak mau berkomentar tentang itu, tapi yang jelas tidak ada proyek fiktif, kalaupun ada pekerjaan yang dilakukan oleh Pemdes kami akan mengerjakan semaksimal mungkin,”katanya. Ditanya wartawan terkait dengan komitmen pemdes untuk menjamin bahwa tidak ada kesalahan atau dugaan penyimpangan dalam penggunaan ADD/DD,”Nurahim no coment. Tapi yang jelas pasti ada ranah lain yang berhak dan berkompeten yang bisa menilai setiap ada laporan dan kita selalu berkonsultasi ke DPMD karena DPMD yang berhak untuk menilai membenarkan atau tidak karena kita didesa hanya sebatas membuat laporan dan administrasi,”dalih Nurahim. Terkait persoalan tersebut Nuripandi alias Ipan selaku Bendahara Desa ketika dikonfirmasi oleh wartawan dirumahnya. Dia juga menyangkal semua dugaan dugaan itu, Ia juga mengatakan tidak memperkaya diri dengan pekerjaannya menjadi bendahara desa. terus terang mengenai dirinya yang disorot warga karena memiliki "rumah, harta benda lainnya apalagi mobil Jazz yang dia pakai sehari hari itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, itu murni tidak ada kaitan dengan dirinya sebagai bendahara,"tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah ketika akan dimintai keterangannya terkait dengan persoalan Desa kelebuh belum bisa dihubungi. (nr29)
Pemdes Kelebuh Diduga Melakukan Korupsi Dana Desa
NURANIRAKYAT NEWS. LOMBOK TENGAH-NTB. Pemerintah Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Propinsi NTB di hempas isu tidak sedap.
 |
| Kades Kelebuh Nurahim S.Pd |
Proyek itu dinilai rawan penyimpangan seperti volume dan kualitas pekerjaan. Proyek tersebut belum berumur satu tahun sudah mengalami kerusakan. Selain itu pada pengerjaan rumah tidak layak huni yang dianggarkan oleh Pemdes Kelebuh itu juga diduga di Korupsi. Dari pengakuan salah seorang warga sedianya dana yang harus diberikan sejumlah 12 juta, namun mereka terima ada yang 8 juta hingga 7 juta perorang. 4 sampai dengan 5 juta dipotong dengan alasan untuk pajak dan lain sebagainya.
 |
| Nuripandi alias Ipan/Bendahara Desa |
Terkait dengan hal itu Nurahim S.Pd selaku kepala Desa kelebuh ketika dikonfirmasi wartawan baru baru ini, mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan ia menyangkal semua itu dan intinya saya tidak mau berkomentar tentang itu, tapi yang jelas tidak ada proyek fiktif, kalaupun ada pekerjaan yang dilakukan oleh Pemdes kami akan mengerjakan semaksimal mungkin,”katanya. Ditanya wartawan terkait dengan komitmen pemdes untuk menjamin bahwa tidak ada kesalahan atau dugaan penyimpangan dalam penggunaan ADD/DD,”Nurahim no coment. Tapi yang jelas pasti ada ranah lain yang berhak dan berkompeten yang bisa menilai setiap ada laporan dan kita selalu berkonsultasi ke DPMD karena DPMD yang berhak untuk menilai membenarkan atau tidak karena kita didesa hanya sebatas membuat laporan dan administrasi,”dalih Nurahim. Terkait persoalan tersebut Nuripandi alias Ipan selaku Bendahara Desa ketika dikonfirmasi oleh wartawan dirumahnya. Dia juga menyangkal semua dugaan dugaan itu, Ia juga mengatakan tidak memperkaya diri dengan pekerjaannya menjadi bendahara desa. terus terang mengenai dirinya yang disorot warga karena memiliki "rumah, harta benda lainnya apalagi mobil Jazz yang dia pakai sehari hari itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, itu murni tidak ada kaitan dengan dirinya sebagai bendahara,"tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah ketika akan dimintai keterangannya terkait dengan persoalan Desa kelebuh belum bisa dihubungi. (nr29)
Posting Komentar