Pemerintahan
NURANIRAKYAT NEWS LOMBOK BARAT-NTB. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rekons) rumah pasca gempa akan segera berakhir. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan deadline (batas waktu), hingga 31 Desember 2019 mendatang. Dari sisa waktu kurang lebih tiga bulan ini, Komandan Sektor Rekonstruksi, Kolonel CZI Efrijon Kroll menegaskan, sejak awal
pelaksanaan rekons memang sudah ada kendala. Selain kendala langkanya semen dan tenaga kerja, kendala yang paling disayangkan adalah adanya fasilitator dan aplikator yang nakal.
“Memang ada fasilitator dan aplikator ini yang menghambat jalannya pekerjaan rekons,” papar DanDim 1606 Lombok Barat ini. Kata dia, ada seorang fasilitator yang menghilang setelah menerima pencairan dana, sementara pekerjaan yang dibebankan belum selesai total. Dengan tegas Efrijon akan mencari oknum ini sampai kapan dan dimanapun juga. Hal tersebut ditegaskan saat memberikan arahan pada gelaran pengarahan percepatan rekons pasca gempa di Gedung Taman Budaya - Narmada, Senin (23/9/2019).
Menurut Efrijon, para aplikator dan fasilitator ini sudah memenuhi syarat yang diberikan pihak Dinas Perkim. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak BPBD Lombok Barat serta menandatangani fakta integritas.
“Kalau kita memilih aplikator yang bonafid dan bertanggung jawab, ya pekerjaan akan selesai dan tidak ada masalah,” tegas Efrijon.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Winengan mengemukakan, memang ada seorang aplikator yang sudah menghilang. Aplikator yang sudah diketahui identitasnya menghilang setelah membawa sejumlah uang tanpa mempertanggungjawabkan pekerjaannya.
“Biar transparan, orang ini bernama Hendra, bahkan baru saja ada laporan yang masuk, seorang Pokmas dari Desa Tanak Beak yang menyimpan rekening dengan saldo ratusan juta rupiah,” tegas Winengan.
Para pokmas yang jumlahnya 65 orang ini, Winengan meminta supaya dicroscek kebenaran laporan ini. Kata dia, sebelum melakukan tindakan pelaporan, alangkah baiknya dicek dulu kebenaran laporan itu.
Menurut Winengan, siapapun dia, oknum apapun dia, kalau memang benar-benar terbukti salah, harus segera ditindak. Bahkan dengan tegas Winengan meminta Dan Dim 1606 Lombok Barat untuk mengusut oknum TNI jika terbukti melakukan permainan yang tidak sehat.
“Sebelum saya laporkan ke pihak berwajib, mohon dicek dulu kebenaran di lapangan laporan ini, jika terbukti terpaksa kita jemput,” janji Winengan yang disambut aplaus meriah seluruh hadirin yang didominasi para fasilitator, aplikator dan pokmas ini.
Menanggapi hal ini, usai pertemuan, Dandim 1606 Lombk Barat, Efrijon Kroll mengemukakan, akan ada tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Sementara kelangkaan semen, menurut Efrijon akan menggelar operasi pasar. Namun sebagai langkan awal, pihaknya akan melakukan survey lapangan terkait kelangkaan, harga dan siapa oknum yang bermain.
Sedangkan terkait aplikator yang nakal, kata Efrijon sudah menjadi daftar pencarian orang (DPO) dari Polres Lombok Barat. Ini masih dalam penyelidikan dan pasti menjadi buronan. Karena setiap orang yang melanggar hukum pasti menjadi buronan. Demikian pula dengan aplikator nakal masih menjadi penyelidikan. Meka harus bertanggungjawab dan mengembalikan uang yang bukan haknya.
“Ini kita yang mediasi, kalau mereka bertangung jawab berarti masalahnya selesai, tapi kalau tidak ya kita proses,"tegas Efrizon (NRNews/LPA)
Fasilitator dan Aplikator Nakal akan Ditindak Tegas
NURANIRAKYAT NEWS LOMBOK BARAT-NTB. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rekons) rumah pasca gempa akan segera berakhir. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan deadline (batas waktu), hingga 31 Desember 2019 mendatang. Dari sisa waktu kurang lebih tiga bulan ini, Komandan Sektor Rekonstruksi, Kolonel CZI Efrijon Kroll menegaskan, sejak awal
 |
| Kolonel CZi Efrizon Kroll |
“Memang ada fasilitator dan aplikator ini yang menghambat jalannya pekerjaan rekons,” papar DanDim 1606 Lombok Barat ini. Kata dia, ada seorang fasilitator yang menghilang setelah menerima pencairan dana, sementara pekerjaan yang dibebankan belum selesai total. Dengan tegas Efrijon akan mencari oknum ini sampai kapan dan dimanapun juga. Hal tersebut ditegaskan saat memberikan arahan pada gelaran pengarahan percepatan rekons pasca gempa di Gedung Taman Budaya - Narmada, Senin (23/9/2019).
Menurut Efrijon, para aplikator dan fasilitator ini sudah memenuhi syarat yang diberikan pihak Dinas Perkim. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak BPBD Lombok Barat serta menandatangani fakta integritas.
“Kalau kita memilih aplikator yang bonafid dan bertanggung jawab, ya pekerjaan akan selesai dan tidak ada masalah,” tegas Efrijon.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Winengan mengemukakan, memang ada seorang aplikator yang sudah menghilang. Aplikator yang sudah diketahui identitasnya menghilang setelah membawa sejumlah uang tanpa mempertanggungjawabkan pekerjaannya.
“Biar transparan, orang ini bernama Hendra, bahkan baru saja ada laporan yang masuk, seorang Pokmas dari Desa Tanak Beak yang menyimpan rekening dengan saldo ratusan juta rupiah,” tegas Winengan.
Para pokmas yang jumlahnya 65 orang ini, Winengan meminta supaya dicroscek kebenaran laporan ini. Kata dia, sebelum melakukan tindakan pelaporan, alangkah baiknya dicek dulu kebenaran laporan itu.
Menurut Winengan, siapapun dia, oknum apapun dia, kalau memang benar-benar terbukti salah, harus segera ditindak. Bahkan dengan tegas Winengan meminta Dan Dim 1606 Lombok Barat untuk mengusut oknum TNI jika terbukti melakukan permainan yang tidak sehat.
“Sebelum saya laporkan ke pihak berwajib, mohon dicek dulu kebenaran di lapangan laporan ini, jika terbukti terpaksa kita jemput,” janji Winengan yang disambut aplaus meriah seluruh hadirin yang didominasi para fasilitator, aplikator dan pokmas ini.
Menanggapi hal ini, usai pertemuan, Dandim 1606 Lombk Barat, Efrijon Kroll mengemukakan, akan ada tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Sementara kelangkaan semen, menurut Efrijon akan menggelar operasi pasar. Namun sebagai langkan awal, pihaknya akan melakukan survey lapangan terkait kelangkaan, harga dan siapa oknum yang bermain.
Sedangkan terkait aplikator yang nakal, kata Efrijon sudah menjadi daftar pencarian orang (DPO) dari Polres Lombok Barat. Ini masih dalam penyelidikan dan pasti menjadi buronan. Karena setiap orang yang melanggar hukum pasti menjadi buronan. Demikian pula dengan aplikator nakal masih menjadi penyelidikan. Meka harus bertanggungjawab dan mengembalikan uang yang bukan haknya.
“Ini kita yang mediasi, kalau mereka bertangung jawab berarti masalahnya selesai, tapi kalau tidak ya kita proses,"tegas Efrizon (NRNews/LPA)
Posting Komentar