Politik
NURANIRAKYATNEWS. LOMBOK TENGAH-NTB. Pernyataan Ketua DPD NTB yang menyatakan bahwa Ahmad Ziadi adalah satu satunya kader yang akan bertarung harusnya tidak demikian, karena
seyogyanya kader demokrat memiliki peluang dan hak yang sama, jadi tidak benar itukan klaim sepihak beliau tanpa menjalankan aturan partai," kata Samsul Qomar melalui press rellease yang diberikannya kepada NRNews. Ahad (23/2)
Semestinya DPC segera menjalankan PO partai dan juklak juknis terkait pilkada, bukan malah melakukan proses sendiri, coba kita buka juklak juknisnya, tidak ada point yang menyatakan kalau harus mencari bupati saja atau wakil bupati saja tapi membuka penjaringan, jadi kita ini jangan di bodoh bodohin gak baik ini.
DPD juga sudah mengeluarkan surat instruksi ke DPC untuk menjalankan Juklak Juknis dan PO, tapi sayangnya bukan di jalankan malah ketua DPD sendiri yang mengklaim bahwa prosesnya sudah selesai," kata Samsul Qomar.
Ditegaskannya," Saya tanya kawan kawan media sudah pernah tahu ada pendaftaran di DPC Demokrat, kan tidak ada jadi ini siapa yang berbohong. Harus jelas kita kader sama haknya, jangan ada yang klaim punya kapabilitas sendiri punya modal sendiri hasil survey apa yang dimaksud, saya tidak yakin itu ada, karena setahu saya hanya HL. Pathul Bahri dan H. Dwi Sugianto yang pakai survey sama L Suriade.
Kalau poling buatan tim survey mungkin
Untuk itu, persoalan pilkada di Loteng saya melihat berpotensi di ambil alih oleh DPP karena proses dan aturan yang tidak di jalankan, tidak bisa kita semua gue itu juklak dan PO turunan AD/ ART tidak kaleng kaleng dan ada sanksi tegas sampai pemecatan kalau di ketahui sengaja melanggar aturan.
Kita tunggu saja siapa yang akan mendapatkan SK DPP tidak bisa kita pastikan sekarang juga oleh ketua DPD sekalipun apalagi pak Mahally Fikri bilang nanti hanya ketua DPD yang di mintai saran oleh DPP tanpa sekretaris saya fikir ini juga keliru, semua akan di mintai saran dan pendapat termasuk sekretaris juga," kata Qomar.
Ia juga mengatakan, potensi lain yang bisa timbul dari pelanggaran AD/ART partai adalah sanksi tegas kepada DPC Loteng yaitu ketua dan sekretaris yang tidak mengindahkan PO dan juklak partai, saya meyakini itu dan kami akan melaporkan ini ke dewan kehormatan DPP di jakarta minggu depan. Kami kecewa DPD tidak berlaku adil kepada semua kader jangan karena kedekatan personal maka kader lain di abaikan haknya apalagi juklak dan PO itu keputusan resmi DPP harus taat itu," tandas Samsul Qomar. (NRNews/29)
Pro Ahmad Ziadi, Keputusan Mahally Fikri Di Tentang Samsul Qomar
NURANIRAKYATNEWS. LOMBOK TENGAH-NTB. Pernyataan Ketua DPD NTB yang menyatakan bahwa Ahmad Ziadi adalah satu satunya kader yang akan bertarung harusnya tidak demikian, karena
 |
| M. Samsul Qomar |
Semestinya DPC segera menjalankan PO partai dan juklak juknis terkait pilkada, bukan malah melakukan proses sendiri, coba kita buka juklak juknisnya, tidak ada point yang menyatakan kalau harus mencari bupati saja atau wakil bupati saja tapi membuka penjaringan, jadi kita ini jangan di bodoh bodohin gak baik ini.
DPD juga sudah mengeluarkan surat instruksi ke DPC untuk menjalankan Juklak Juknis dan PO, tapi sayangnya bukan di jalankan malah ketua DPD sendiri yang mengklaim bahwa prosesnya sudah selesai," kata Samsul Qomar.
Ditegaskannya," Saya tanya kawan kawan media sudah pernah tahu ada pendaftaran di DPC Demokrat, kan tidak ada jadi ini siapa yang berbohong. Harus jelas kita kader sama haknya, jangan ada yang klaim punya kapabilitas sendiri punya modal sendiri hasil survey apa yang dimaksud, saya tidak yakin itu ada, karena setahu saya hanya HL. Pathul Bahri dan H. Dwi Sugianto yang pakai survey sama L Suriade.
Kalau poling buatan tim survey mungkin
Untuk itu, persoalan pilkada di Loteng saya melihat berpotensi di ambil alih oleh DPP karena proses dan aturan yang tidak di jalankan, tidak bisa kita semua gue itu juklak dan PO turunan AD/ ART tidak kaleng kaleng dan ada sanksi tegas sampai pemecatan kalau di ketahui sengaja melanggar aturan.
Kita tunggu saja siapa yang akan mendapatkan SK DPP tidak bisa kita pastikan sekarang juga oleh ketua DPD sekalipun apalagi pak Mahally Fikri bilang nanti hanya ketua DPD yang di mintai saran oleh DPP tanpa sekretaris saya fikir ini juga keliru, semua akan di mintai saran dan pendapat termasuk sekretaris juga," kata Qomar.
Ia juga mengatakan, potensi lain yang bisa timbul dari pelanggaran AD/ART partai adalah sanksi tegas kepada DPC Loteng yaitu ketua dan sekretaris yang tidak mengindahkan PO dan juklak partai, saya meyakini itu dan kami akan melaporkan ini ke dewan kehormatan DPP di jakarta minggu depan. Kami kecewa DPD tidak berlaku adil kepada semua kader jangan karena kedekatan personal maka kader lain di abaikan haknya apalagi juklak dan PO itu keputusan resmi DPP harus taat itu," tandas Samsul Qomar. (NRNews/29)
Posting Komentar