Lombok Barat
NURANIRAKYAT NEWS. LOMBOK BARAT-NTB. Ratusan tenaga honorer dan kontrak di Sekretariat Pemkab Lombok Barat bisa bernafas lega. Belakangan merebak isu, Para honorer dan tenaga kontrak ini akan dihapus. Kebijakan pusat ini memicu kegelisahan para honorer di daerah. Namun, setelah ada sosialisasi dan pembinaan, pemkab Lombok Barat tetap mempertahan, tidak ada penghapusan.
Kami dari pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat, tidak ada yang namanya penghapusan tenaga honor atau kontrak. Bapak Ibu, silahkan tetap bekerja seperti biasa, tidak perlu cemas,” kata H.Mahyudin, Asisten Bidang Umum dan Kesra kala memberikan pencerahan kepada ratusan tenaga honor dan kontrak di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung, Jumat (21/2/2020).
Para honor dan kontrak ini langsung memberikan aplaus meriah. Kendati begitu, tidak sedikit juga yang menggerutu di belakang. Ada yang menyentil, kalau tidak dibarengi dengan kenaikan gaji honor.
Mahyudin menegaskan, terkait dengan kenaikan gaji tetap juga akan diperjuangkan. Kata dia, sambil melihat kondisi keuangan daerah, tidak menutup kemungkinan soal kenaikan gaji ini akan menjadi topik pembicaraan pada level rapat setingkat bupati.
Kami belum berani memutuskan, karena perlu pembahasan dampak baik dan buruknya. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan kebijakan,” tegas mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Lombok Barat ini. Kendati begitu, Mahyudin berharap, para honorer tetap bekerja sesuai tupoksi masing-masing. “Kebersamaan dan silaturahmi tetap kita jaga, meskipun kita nanti sama-sama makan nasi bungkus, tak perlu mewah, yang penting kebersamaan,” ajak Mahyudin dengan nada familiar.
Senada dengan Mahyudin, Kepala bagian Umum Pemkab Lombok Barat, H. Suherman menambahkan, kebijakan pusat untuk menghapus tenaga honorer, justru pemkab menampik dan menolak kebijakan tersebut. Tidak ada alasan lain, karena para honorer ini sangat dibutuhkan. “Sesuai kebijakan kita, mereka tetap kita butuhkan dan kita pertahankan,” tegas Herman.
Menurut Herman, total keseluruhan tenaga honorer plus tenaga guru mencapai ribuan orang. Di sekretariat saja tenaga honor mencapai 171 orang dengan upah Rp 750 ribu per orang. Kata dia, jika ini dinaikkan gajinya, bisa dikalkulasikan akan berdampak pada keunagan daerah dari dana APBD.
Seperti penuturan Dian. Tenaga honor pada sekretariat TP PKK Lombok Barat ini menimpali. Wanita warga Gerung ini ingin gajinya dinaikkan. “Kalau gaji dinaikkan, saya lebih lega. Honor tidak dihapus saja sudah lega, apalagi gajinya dinaikkan,” pungkas Dian. (NRNews/007)
Tenaga Honorer Lombok Barat Lega
 |
| Photo: Drs. H. Mahyudin Asisten Bidang Umum dan Kesra, saat memberikan arahan kepada ratusan Tenaga Honorer Pemkab Lobar |
Kami dari pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat, tidak ada yang namanya penghapusan tenaga honor atau kontrak. Bapak Ibu, silahkan tetap bekerja seperti biasa, tidak perlu cemas,” kata H.Mahyudin, Asisten Bidang Umum dan Kesra kala memberikan pencerahan kepada ratusan tenaga honor dan kontrak di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung, Jumat (21/2/2020).
Para honor dan kontrak ini langsung memberikan aplaus meriah. Kendati begitu, tidak sedikit juga yang menggerutu di belakang. Ada yang menyentil, kalau tidak dibarengi dengan kenaikan gaji honor.
Mahyudin menegaskan, terkait dengan kenaikan gaji tetap juga akan diperjuangkan. Kata dia, sambil melihat kondisi keuangan daerah, tidak menutup kemungkinan soal kenaikan gaji ini akan menjadi topik pembicaraan pada level rapat setingkat bupati.
Kami belum berani memutuskan, karena perlu pembahasan dampak baik dan buruknya. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan kebijakan,” tegas mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Lombok Barat ini. Kendati begitu, Mahyudin berharap, para honorer tetap bekerja sesuai tupoksi masing-masing. “Kebersamaan dan silaturahmi tetap kita jaga, meskipun kita nanti sama-sama makan nasi bungkus, tak perlu mewah, yang penting kebersamaan,” ajak Mahyudin dengan nada familiar.
Senada dengan Mahyudin, Kepala bagian Umum Pemkab Lombok Barat, H. Suherman menambahkan, kebijakan pusat untuk menghapus tenaga honorer, justru pemkab menampik dan menolak kebijakan tersebut. Tidak ada alasan lain, karena para honorer ini sangat dibutuhkan. “Sesuai kebijakan kita, mereka tetap kita butuhkan dan kita pertahankan,” tegas Herman.
Menurut Herman, total keseluruhan tenaga honorer plus tenaga guru mencapai ribuan orang. Di sekretariat saja tenaga honor mencapai 171 orang dengan upah Rp 750 ribu per orang. Kata dia, jika ini dinaikkan gajinya, bisa dikalkulasikan akan berdampak pada keunagan daerah dari dana APBD.
Seperti penuturan Dian. Tenaga honor pada sekretariat TP PKK Lombok Barat ini menimpali. Wanita warga Gerung ini ingin gajinya dinaikkan. “Kalau gaji dinaikkan, saya lebih lega. Honor tidak dihapus saja sudah lega, apalagi gajinya dinaikkan,” pungkas Dian. (NRNews/007)
Posting Komentar