Lombok Timur
Penanganan Covid-19 Telan Ratusan Milyar, Pemda Lotim Terapkan Pola Keseimbangan
NURANI RAKYAT NEWS - LOMBOK TIMUR, NTB. Sekda Lombok Timur, Drs. HM. Juani Taofik, M.Ap menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak akan “kolaps” meskipun mengeluarkan anggaran hingga ratusan milyar rupiah untuk
membiayai percepatan penanganan Covid-19.
“Istilah kolaps itu kan bahasa teman-teman media saja. Kami hanya mengatakan penganggaran penanganan Covid-19 ini sampai bulan Juni. Meski demikian, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan bangkrut, karena sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 masih seimbang dan tidak mengalami devisit,” ujar HM. Juani Taofik, kepada Nurani Rakyat News saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/06/2020).
Menurut HM. Juani Taofik, pola keseimbangan yang dilakukan Pemda untuk membiayai percepatan penanganan Covid-19 yang menelan anggaran sebesar Rp.123 Milyar itu dengan cara merasionalisasi belanja, yakni dengan memotong kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur sehingga sampai saat ini tidak ada proyek di Lombok Timur.
“Kita sudah tiga kali melakukan realokasi dan revisi APBD, selain anggaran sebesar Rp. 123 Milyar, ada Rp.115 Milyar keuangan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipotong oleh pemerintah pusat, sehingga total dana yang harus dirasionalisasi untuk percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp.238 Milyar,” jelasnya.
Kendati demikian, lanjut HM. Juani Taofik, ratusan milyar anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah itu tidak hanya untuk percepatan penanganan Covid-19, namun sebesar Rp.52 Milyar dibelanjakan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Rp. 26 Milyar diberikan kepada Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Labuhan Haji, pengadaan alat pelindung diri dan insentif para tenaga medis.
“Hanya Rp.56 Milyar yang murni untuk penanganan Covid-19, selebihnya dari total anggaran sebesar Rp.123 Milyar itu kita poskan di dana tak terduga dan untuk pemulihan ekonomi rakyat,” ujarnya. (NRNews/ PAN).
 |
| Drs. HM Juaini Taofik MAp Sekdakab. Lotim |
“Istilah kolaps itu kan bahasa teman-teman media saja. Kami hanya mengatakan penganggaran penanganan Covid-19 ini sampai bulan Juni. Meski demikian, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan bangkrut, karena sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 masih seimbang dan tidak mengalami devisit,” ujar HM. Juani Taofik, kepada Nurani Rakyat News saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/06/2020).
Menurut HM. Juani Taofik, pola keseimbangan yang dilakukan Pemda untuk membiayai percepatan penanganan Covid-19 yang menelan anggaran sebesar Rp.123 Milyar itu dengan cara merasionalisasi belanja, yakni dengan memotong kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur sehingga sampai saat ini tidak ada proyek di Lombok Timur.
“Kita sudah tiga kali melakukan realokasi dan revisi APBD, selain anggaran sebesar Rp. 123 Milyar, ada Rp.115 Milyar keuangan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipotong oleh pemerintah pusat, sehingga total dana yang harus dirasionalisasi untuk percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp.238 Milyar,” jelasnya.
Kendati demikian, lanjut HM. Juani Taofik, ratusan milyar anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah itu tidak hanya untuk percepatan penanganan Covid-19, namun sebesar Rp.52 Milyar dibelanjakan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Rp. 26 Milyar diberikan kepada Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Labuhan Haji, pengadaan alat pelindung diri dan insentif para tenaga medis.
“Hanya Rp.56 Milyar yang murni untuk penanganan Covid-19, selebihnya dari total anggaran sebesar Rp.123 Milyar itu kita poskan di dana tak terduga dan untuk pemulihan ekonomi rakyat,” ujarnya. (NRNews/ PAN).
Posting Komentar