Headline
Disayangkan Dibalik Demo Kantor Desa Masmas Diduga Akibat Dendam Politik
NURANIRAKYAT NEWS LOMBOK TENGAH-NTB. Beberapa waktu lalu, Kamis (23/07) Kepala Desa Masmas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah di Demo puluhan warga. Diduga, aksi demo tersebut akibat dendam politik segelintir orang terkait Pilkades lalu dan persoalan
persoalan pribadi ataupun kekecewaan oknum oknum kepada dirinya," ungkap Kepala Desa Masmas, H. Habib SPdi, saat dikonfirmasi beberapa awak media di rumahnya, Jumat (31/07) kemarin.
Habib mengatakan, kuat dugaan aksi demo tersebut dilakukan mantan Sekdes Masmas tahun 2008-2013, bersama Mantan TPK, Mantan Ketua BPD, mantan anggota BPD, dan mantan pengurus TPK. Selain itu, beberapa tuntutan warga saat itu terkesan ngawur dan dibuat-buat tanpa alasan yang jelas. Dan kami sangat menyayangkan kenapa mereka tidak datang baik baik berdiskusi guna mencari solusi tentang apa yang dipersoalkan.
"Saat itu mereka mempertanyakan kenapa jalan wisata Masmas saja yang diperbaiki sementara jalan rusak yang dimaksud salah seorang warga berada di Desa Bebuak tidak diperbaiki, inikan aneh tidak mungkin kita programkan pembangunan untuk Desa luar," katanya heran.
Selain itu, lanjut Kades Masmas, massa demo meminta agar SPJ, LKPDes dan LPPDes ditunjukkan. Jelas-jelas SPJ ini adalah dokumen negara yang tidak bisa diberikan sembarangan. Untuk menunjukkan atau memberikan SPJ ini aturannya sudah jelas dan tidak bisa sembarang. Bahkan kepada BPD sekalipun tidak bisa diberikan. Karena kami selaku kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati Lewat DPMD. Jadi, sangat tidak tepat kalau warga minta SPJ," tegasnya.
Ditambahkan Habib, terkait dengan SPJ tersebut, pihaknya mengaku masih belum dikembalikan oleh inspektorat untuk keperluan pemeriksaan.
HL. Wiratningsun selaku Camat Batukliang Utara juga sudah menjelaskan terkait aturan SPJ ini saat ketua BPD mengundang semua pihak terkait pada Senin (27/07)," jelasnya.
Tidak hanya itu, tambah mantan Ketua Pokdarwis Masmas itu, orator demo juga meminta agar staf desa, Ulil Azmi dikeluarkan dari kantor desa karena tidak memiliki SK.
"Saya tidak mungkin masuk dan bekerja di kantor desa jika saya tidak punya SK. Saya tidak perlu tunjukkan SK saya kepada setiap orang. Terlebih kepada orang yang tidak berkepentingan. Untuk diketahui, persoalan ini tidak murni karena SK itu tapi karena dendam pribadi pendemo kepada saya," tambah Ulil Azmi memberikan klarifikasi.
Sementara, menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan aksi demo tersebut diduga kuat karena unsur politik. Mengingat, sebuah photo waktu rapat persiapan satu malam sebelum aksi demo.
"Dalam photo tersebut ada mantan Kades bersama orang yang ikut demo. Saya curiga demo itu didasari dendam politik," ungkapnya.
Kepala Desa Masmas juga menyayangkan pemberitaan di salah satu media daring yang mengatakan jumlah massa demo ribuan. Padahal faktanya tidak lebih dari 50 orang. Kemudian, adapun dalam berita tersebut dinilai tidak sesuai fakta dengan mengatakan bahwa Kades dan ketua Bumdes tidak berani keluar menemui warga, Itu harus diklarifikasi,"ujarnya.
Karena itu sama sekali tidak benar karena justru saya berkali-kali keluar untuk memberikan jawaban bahkan ketua Bumdes waktu itu mondar mandir untuk menjawab tuntutan warga. Akan tetapi, polisi waktu itu tidak mengizinkan saya dan ketua Bumdes untuk menjawab langsung. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," terangnya. Dan wartawan disalah satu media online tersebut akhirnya datang meminta maaf kepada Kepala Desa bersama lembaga yamg menaunginya untuk meminta maaf dan siap membuat rellease berita sebagai klarifikasinya.
Pihaknya sangat berterima kasih kepada warga yang melakukan aksi demo. Artinya, warga sangat peduli terhadap segala pembangunan desa.
"Saya mengapresiasi warga yang melakukan aksi demo yang merupakan bagian dari pendewasaan dalam berdemokrasi. Itu artinya mereka sangat peduli. Kami sebagai pemerintah desa juga sangat terbuka untuk menerima kritik dan masukan. Namun alangkah lebih elok jika kita selesaikan persoalan dengan duduk bersama. Kecuali saya tertutup dan enggan dikritik ya silahkan saja demo. Saya selalu terbuka menerima masukan demi kemajuan desa ini," tutupnya. (NRNews/Nal *)
 |
| H. Habib S.Pdi |
Habib mengatakan, kuat dugaan aksi demo tersebut dilakukan mantan Sekdes Masmas tahun 2008-2013, bersama Mantan TPK, Mantan Ketua BPD, mantan anggota BPD, dan mantan pengurus TPK. Selain itu, beberapa tuntutan warga saat itu terkesan ngawur dan dibuat-buat tanpa alasan yang jelas. Dan kami sangat menyayangkan kenapa mereka tidak datang baik baik berdiskusi guna mencari solusi tentang apa yang dipersoalkan.
"Saat itu mereka mempertanyakan kenapa jalan wisata Masmas saja yang diperbaiki sementara jalan rusak yang dimaksud salah seorang warga berada di Desa Bebuak tidak diperbaiki, inikan aneh tidak mungkin kita programkan pembangunan untuk Desa luar," katanya heran.
Selain itu, lanjut Kades Masmas, massa demo meminta agar SPJ, LKPDes dan LPPDes ditunjukkan. Jelas-jelas SPJ ini adalah dokumen negara yang tidak bisa diberikan sembarangan. Untuk menunjukkan atau memberikan SPJ ini aturannya sudah jelas dan tidak bisa sembarang. Bahkan kepada BPD sekalipun tidak bisa diberikan. Karena kami selaku kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati Lewat DPMD. Jadi, sangat tidak tepat kalau warga minta SPJ," tegasnya.
Ditambahkan Habib, terkait dengan SPJ tersebut, pihaknya mengaku masih belum dikembalikan oleh inspektorat untuk keperluan pemeriksaan.
HL. Wiratningsun selaku Camat Batukliang Utara juga sudah menjelaskan terkait aturan SPJ ini saat ketua BPD mengundang semua pihak terkait pada Senin (27/07)," jelasnya.
Tidak hanya itu, tambah mantan Ketua Pokdarwis Masmas itu, orator demo juga meminta agar staf desa, Ulil Azmi dikeluarkan dari kantor desa karena tidak memiliki SK.
"Saya tidak mungkin masuk dan bekerja di kantor desa jika saya tidak punya SK. Saya tidak perlu tunjukkan SK saya kepada setiap orang. Terlebih kepada orang yang tidak berkepentingan. Untuk diketahui, persoalan ini tidak murni karena SK itu tapi karena dendam pribadi pendemo kepada saya," tambah Ulil Azmi memberikan klarifikasi.
Sementara, menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan aksi demo tersebut diduga kuat karena unsur politik. Mengingat, sebuah photo waktu rapat persiapan satu malam sebelum aksi demo.
"Dalam photo tersebut ada mantan Kades bersama orang yang ikut demo. Saya curiga demo itu didasari dendam politik," ungkapnya.
Kepala Desa Masmas juga menyayangkan pemberitaan di salah satu media daring yang mengatakan jumlah massa demo ribuan. Padahal faktanya tidak lebih dari 50 orang. Kemudian, adapun dalam berita tersebut dinilai tidak sesuai fakta dengan mengatakan bahwa Kades dan ketua Bumdes tidak berani keluar menemui warga, Itu harus diklarifikasi,"ujarnya.
Karena itu sama sekali tidak benar karena justru saya berkali-kali keluar untuk memberikan jawaban bahkan ketua Bumdes waktu itu mondar mandir untuk menjawab tuntutan warga. Akan tetapi, polisi waktu itu tidak mengizinkan saya dan ketua Bumdes untuk menjawab langsung. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," terangnya. Dan wartawan disalah satu media online tersebut akhirnya datang meminta maaf kepada Kepala Desa bersama lembaga yamg menaunginya untuk meminta maaf dan siap membuat rellease berita sebagai klarifikasinya.
Pihaknya sangat berterima kasih kepada warga yang melakukan aksi demo. Artinya, warga sangat peduli terhadap segala pembangunan desa.
"Saya mengapresiasi warga yang melakukan aksi demo yang merupakan bagian dari pendewasaan dalam berdemokrasi. Itu artinya mereka sangat peduli. Kami sebagai pemerintah desa juga sangat terbuka untuk menerima kritik dan masukan. Namun alangkah lebih elok jika kita selesaikan persoalan dengan duduk bersama. Kecuali saya tertutup dan enggan dikritik ya silahkan saja demo. Saya selalu terbuka menerima masukan demi kemajuan desa ini," tutupnya. (NRNews/Nal *)
Posting Komentar