Politik
NURANI RAKYAT NEWS.LOMBOK TENGAH-Rapat paripurna ke 14 digelar DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada hari Selasa (12/6/2019) dengan agenda pandangan umum fraksi mengenai nota penjelasan Bupati Lombok Tengah terkait LKPJ loteng 2018 diruang sidang kantor baru DPRD Lombok Tengah di kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah. Pada rapat tersebut Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT SH diwakili oleh HL.Fathul Bahri S.IP selaku wakil Bupati, hadir bersama para wakil ketua DPRD Loteng berikut jajaran pejabat Eselon 2 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari semua SKPD terkait. Dari pantauan wartawan Sidang paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Loteng H. Achmad Fuadi FT SE. Dalam penyampaian pandangan semua fraksi mengenai LKPJ Lombok Tengah mereka setujui untuk dibahas selanjutnya dengan beberapa catatan dalam penyampaian pandangannya.
Dalam kesempatan tersebut menurut pandangan ketua Fraksi Golkar HL. Mas’ud mengatakan laporan keuangan Kepala Daerah penting untuk dipublikasikan kepada masyarakat Lombok Tengah sehingga masyarakat tahu postur APBD Lombok Tengah berikut capaian kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih atas kinerja Pemkab Loteng yang telah mampu meraih Predikat WTP selama 7 kali berturut rurut, untuk itu harus dipertahankan dan dioptimalkan serta harus diwujudkan dengan prestasi prestasi kinerja mendatang. Oleh karena itu kami dari fraksi Partai Golkar setuju LKPJ dibahas lebih lanjut,” kata HL. Mas,’ud. Ungkapan yang sama juga dikatakan L.Muhiban dari Partai Gerindra,”kami mengapresiasi prestasi Pemkab dalam memperoleh WTP 7 kali berturut turut
Namun hal itu harus dipertahankan dan diimbangi dengan kinerja, sehingga fakta yang ada tidak terbalik dengan realita yang ada ditengah tengah masyarakat,”kata Muhiban. Diketahui pada saat ini angka pengangguran dan kemiskinan masih relatif tinggi di Kabupaten Lombok Tengah dan diakui hal itu tidak bisa diselesaikan maksimal. Dikatakan Muhiban tata kelola keuangan harus dioptimalkan dengan menggunakan 4 indikator pembangunan dalam menanggulangi angka kemiskinan dan pengangguran sesuai dengan visi misi Lombok Tengah sebagai lumbung padi harus diarahkan pada pelayanan pengentasan kemiskinan.
Dikesempatan yang sama salah seorang anggota Fraksi PKB. H. Ahkam mengatakan,”APBD Lombok Tengah 2018 ini merupakan capaian kinerja Pemkab Loteng selama 5 tahun kedepan dan dipertahankan dengan memperoleh predikat WTP dimana dalam memperoleh predikat WTP ini tidak mudah dan hal itu harus dipertahankan hingga berhasil seperti harapan kita semua secara efektif dan efisien, oleh karena itu kami dari Fraksi PKB berharap prestasi ini harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan dengan kinerja optimal seperti harapan kita semua,”kata Ahkam.
Tidak itu saja Fraksi partai Demokrat yang diwakili M. Samsul Qomar mengatakan,”ia meminta agar melaksanakan perda secara maksimal dan tetap mengacu kepada prinsip prinsip pembangunan yang pro rakyat. Selain itu Samsul Qomar juga menyoroti rekrutment karyawan PDAM yang terkesan tertutup dan enggan di paparkan secara transparan ketengah masyarakat, dan proses proses rekrutment PDAM berikut kinerjanya harus diperbaiki untuk lebih baik lagi kedepan sehingga mereka tidak terstigma dengan anggapan kalau hanya anak pejabat saja yang boleh dan bisa masuk bekerja di Perusahan Daerah tersebut, karena dari informasi yang diterimanya selama ini PDAM Lombok Tengah hanya mementingkan orang orang dekat dan yang memiliki konektivitas dengan mereka saja yang bisa masuk sebagai karyawan PDAM. (nr/04)
Rapat Paripurna DPRD Loteng ke 14 tahun 2019, Sejumlah Fraksi Mengkritisi LKPJ Bupati
 |
| Rapat Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah |
NURANI RAKYAT NEWS.LOMBOK TENGAH-Rapat paripurna ke 14 digelar DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada hari Selasa (12/6/2019) dengan agenda pandangan umum fraksi mengenai nota penjelasan Bupati Lombok Tengah terkait LKPJ loteng 2018 diruang sidang kantor baru DPRD Lombok Tengah di kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah. Pada rapat tersebut Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT SH diwakili oleh HL.Fathul Bahri S.IP selaku wakil Bupati, hadir bersama para wakil ketua DPRD Loteng berikut jajaran pejabat Eselon 2 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari semua SKPD terkait. Dari pantauan wartawan Sidang paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Loteng H. Achmad Fuadi FT SE. Dalam penyampaian pandangan semua fraksi mengenai LKPJ Lombok Tengah mereka setujui untuk dibahas selanjutnya dengan beberapa catatan dalam penyampaian pandangannya.
Dalam kesempatan tersebut menurut pandangan ketua Fraksi Golkar HL. Mas’ud mengatakan laporan keuangan Kepala Daerah penting untuk dipublikasikan kepada masyarakat Lombok Tengah sehingga masyarakat tahu postur APBD Lombok Tengah berikut capaian kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih atas kinerja Pemkab Loteng yang telah mampu meraih Predikat WTP selama 7 kali berturut rurut, untuk itu harus dipertahankan dan dioptimalkan serta harus diwujudkan dengan prestasi prestasi kinerja mendatang. Oleh karena itu kami dari fraksi Partai Golkar setuju LKPJ dibahas lebih lanjut,” kata HL. Mas,’ud. Ungkapan yang sama juga dikatakan L.Muhiban dari Partai Gerindra,”kami mengapresiasi prestasi Pemkab dalam memperoleh WTP 7 kali berturut turut
Namun hal itu harus dipertahankan dan diimbangi dengan kinerja, sehingga fakta yang ada tidak terbalik dengan realita yang ada ditengah tengah masyarakat,”kata Muhiban. Diketahui pada saat ini angka pengangguran dan kemiskinan masih relatif tinggi di Kabupaten Lombok Tengah dan diakui hal itu tidak bisa diselesaikan maksimal. Dikatakan Muhiban tata kelola keuangan harus dioptimalkan dengan menggunakan 4 indikator pembangunan dalam menanggulangi angka kemiskinan dan pengangguran sesuai dengan visi misi Lombok Tengah sebagai lumbung padi harus diarahkan pada pelayanan pengentasan kemiskinan.
Dikesempatan yang sama salah seorang anggota Fraksi PKB. H. Ahkam mengatakan,”APBD Lombok Tengah 2018 ini merupakan capaian kinerja Pemkab Loteng selama 5 tahun kedepan dan dipertahankan dengan memperoleh predikat WTP dimana dalam memperoleh predikat WTP ini tidak mudah dan hal itu harus dipertahankan hingga berhasil seperti harapan kita semua secara efektif dan efisien, oleh karena itu kami dari Fraksi PKB berharap prestasi ini harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan dengan kinerja optimal seperti harapan kita semua,”kata Ahkam.
Tidak itu saja Fraksi partai Demokrat yang diwakili M. Samsul Qomar mengatakan,”ia meminta agar melaksanakan perda secara maksimal dan tetap mengacu kepada prinsip prinsip pembangunan yang pro rakyat. Selain itu Samsul Qomar juga menyoroti rekrutment karyawan PDAM yang terkesan tertutup dan enggan di paparkan secara transparan ketengah masyarakat, dan proses proses rekrutment PDAM berikut kinerjanya harus diperbaiki untuk lebih baik lagi kedepan sehingga mereka tidak terstigma dengan anggapan kalau hanya anak pejabat saja yang boleh dan bisa masuk bekerja di Perusahan Daerah tersebut, karena dari informasi yang diterimanya selama ini PDAM Lombok Tengah hanya mementingkan orang orang dekat dan yang memiliki konektivitas dengan mereka saja yang bisa masuk sebagai karyawan PDAM. (nr/04)
Posting Komentar